NU Dibuat Bukan Untuk Demo : Ungkap Said Aqil

NU Dibuat Bukan Untuk Demo : Ungkap Said Aqil

NU Dibuat Bukan Untuk Demo : Ungkap Said Aqil mengenai Demo 4 November - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menegaskan  warga Nahdliyin yang bakal ikut demonstrasi pada Jumat 4 November 2016 mendatang  untuk tak memakai atribut NU. Alasannya menurut Ketua Umum PBNU, Said Aqil Siradj, simbol NU melewati  organisasi ini hadir untuk kepentingan masyarakat, bukan untuk demonstrasi.

Aqil   percaya   pemerintah bakal menyelesaikan persoalan tersebut serta menyerahkan semuanya terhadap aparat kepolisian.

"Demo itu boleh-boleh saja, hak warga negara, tapi demo yang tertib. Kalau kami di NU melarang gunakan atribut NU, Ansor, NU, Fatayat, PMII jangan digunakan. Kenapa, sebab Kyai Hasyim Asyari membentuk NU bukan untuk demonstrasi. (Tapi boleh aksi?) iya artinya kalau demo bukan atas nama NU dong tapi atas nama pribadi serta warga negara. Sebab NU dibangun untuk membangun masyarakat, pendidikan, pencerahan serta sebagainya," ujarnya terhadap wartawan setelah berjumpa Presiden Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Selasa (01/11).

Kata dia, NU rutin ada dibelakang konstitusi serta semakin mendukung pemerintah. Oleh sebabnya  dia,   meminta supaya pemerintah dapat mengantisipasi soal kemungkinan yang terjadi, tergolong soal penyusup yang bakal menunggangi aksi 4 November 2016 mendatang. Dirinya juga meminta supaya yang menjalankan aski demonstrasi nantinya dapat menjaga kemanan serta keenjoyan warga negara lain yang tak ikut aksi.

"Secara umum kami bersama-sama pemerintah menjaga keutuhan NKRI serta menjaga stabilitas. Kami jawab sejak dulu NU serta Muhammadiyah, MUI rutin berada dibelakang konstitusi. Adapun ada permasalahan hukum ya segera diproses supaya tak bias, kelak kesannya Pak Jokowi melindungi Ahok kalau tak segera loh," ucapnya.

Sementara itu Pengurus Pusat Muhammadiyah mengimbau Organisasi Masyarakat (Ormas) Islam yang bakal menggelar aksi demonstrasi tanggal 4 November 2016 untuk tak menyudutkan ormas lain yang tak ikut aksi. Sekjen Muhammadiyah, Abdul Muti berkata, demonstrasi bukan satu-satunya tutorial bentuk dukungan terhadap umat Islam.

Kata dia, Muhammadiyah punya tutorial sendiri dalam memperjuangkan tekad umat Islam.

"Sebab mereka mengatasnamakan ormas Islam maka pasti wajib mencerminkan perilaku serta adab Islam. Ciri-ciri umat Islam itu kan yah mereka yang santun, mereka yang beradab, tak memaksakan kehendak serta juga wajib menghormati mereka yang tak mengikuti demonstrasi. Jangan kemudian membikin pernyataan seakan-akan bahwa mereka yang tak ikut demo itu telah dikooptasi oleh kekuasaan alias telah tak mendukung perjuangan. Saya kirakan wajib ada pemecahan peran ya. Tak wajib semuanya memakai tutorial yang sama untuk mencapai sesuatu," ujarnya terhadap wartawan usai meperbuat pertemuan dengan Presiden Jokowi di Istana Negara, Jakarta.

Kata dia, Muhammadiyah melarang anggotanya yang ikut aksi demonstrasi untuk memakai atribut organisasi. Alasannya percaya terhadap proses hukum yang berlangsung. Sehingga kata dia, kalau proses hukum telah diperbuat maka   hanya tinggal menantikan proses tersebut tanpa menekan aparat hukum bekerja dalam penuntasan persoalan tersebut.

"Kalau ada warga Muhammadiyah yang bakal ikut aksi itu semuanya adalah sikap pribadi yang tak boleh membawa-bawa atribut organisasi, tak boleh memakai fasilitas organisasi, bahkan tak boleh memakai sertaa perserikatan untuk demo-demo itu. Serta kalau nantinya ada konsekuensi dari demo itu, semuanya adalah tanggung jawab pribadi," ucapnya.

Disamping itu kata Muti, pihaknya meminta Kepolisian Indonesia untuk menuntaskan persoalan tersebut dengan transparan serta manjur. Jangan hingga kata dia, ada dugaan Kepolisian Indonesia mendukung pihak tertentu dengan menunda-nunda akselerasi penuntasan dugaan penistaan agama tersebut.

Desakan serupa juga datang dari bekas Ketua Komisi Yudisial Suparman Marzuki. Dirinya  mendorong Polri memproses laporan hukum terhadap dugaan penistaan agama oleh Ahok dengan cara terbuka.

Kata dirinya ini diperbuat, untuk menghindari kecurigaan publik. Pasalnya permasalahan ini kental sekali dengan nuansa politik.

"Permasalahan ini sebetulnya problem hukumnya sederhana. Tapi sosial politiknya yang lumayan rumit serta berat. Terpenting menurut saya adalah transparansi serta akuntabilitas dari proses penegakan hukum. Sehingga ada proses yang transparan, akuntabel, kami semua dapat tahu. Kami juga tak mau polisi kembali ke kepolisian di masa lalu yang melalaikan proses hukum yang transparan serta akuntabel," kata Suparman di agenda diskusi soal permasalahan Ahok, Selasa(1/11).

Menurut dia, penegakan hukum wajib masih berlangsung. Tetapi ia mewanti-wanti supaya jangan hingga penegakan ini mengganggu kestabilan sosial politik di masyarakat.

sumber : kbr.id

demo 4 november, berita terbaru, berita terbaru november 2016, berita artis terbaru 

Tweet